Neraca Pembayaran dan Utang Luar Negeri

Neraca Pembayaran 

Neraca pembayaran merupakan suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu Negara dengan penduduk Negara lain selama jangkan waktu tertentu ( biasanya satu tahun).Neraca pembayaran sangat penting dan perlu dibuat oleh suatu negara. Fungsi neraca pembayaran internasional antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai alat pembukuan agar pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat, mengenai jumlah barang dan jasa yang sebaiknya keluar atau masuk dalam batas wilayah suatu negara serta untuk mendapatkan keterangan-keterangan mengenai anggaran alat-alat pembayaran luar negeri
2. Sebagai alat untuk mengukur kondisi ekonomi yang terkait dengan perdagangan internasional dari suatu negara. Sebagai alat untuk melihat gambaran pengaruh transaksi luar negeri terhadap pendapatan nasional negara yang bersangkutan.
3.  Sebagai alat untuk memperoleh informasi rinci terkait dengan perdagangan luar negeri.
4. Sebagai alat untuk membandingkan pos-pos dalam neraca pembayaran negara tersebut dengan negara tertentu.
5.  Sebagai alat kebijakan moneter yang akan dilaksanakan oleh suatu negara

Pada dasarnya neraca pembayaran terdiri beberapa komponen. Komponen pertama adalah neraca perdagangan yang merupakan selisih nilai ekspor dan impor barang. Neraca perdagangan Indonesia umumya selalu mengalami surplus, yang berarti nilai eskpor barang-barang melebihi nilai  impornya. Perlu dicatat bahwa didalamnya termasuk ekspor dan impor minyak dan gas bumi. Apabila migas dikeluarkan, neraca perdagangan akan defisit.

            Komponen kedua adalah neraca jasa-jasa yang merupakan selisih antara eskpor jasa dan impor jasa. Neraca jasa itu selalu mengalami defisit dan defisitnya lebih besar daripada surplus pada neraca perdagangan. Apabia kedua neraca itu digabung, neraca perdagangan dan neraca jasa akan diperoleh neraca transaksi berjalan. Penyebab defisit pada neraca jasa adalah besarnya pembayaran bunga utang luar negeri.  komponen impor jasa yang cukup besar adalah jasa transportasi, transfer keuntungan PMA dan pembayaran tenaga asing.

            Komponen ketiga dalam neraca pembayaran adalah yang menyangkut lalu lintas modal. Neraca modal merupakan selisih antara aliran modal masuk dan modal keluar. Neraca modal selalu surplus, yang berarti lebih banyak aliran modal masuk daripada modal keluar. Aliran modal masuk lebih besar daripada arus modal keluar. Aliran modal masuk teridiri dari pemasukan modal pemerintah , berupa bantuan luar negeri atau pinjaman luar negeri dan pemasukan modal swasta baik dalam bentuk penanaman modal maupun dalam bentuk pinjaman swasta. Aliran modal keluar berupa pembayaran  utang pokok. Bagian penting dari komponen neraca modal adalah utang luar negeri . dengan adanya pinjaman luar negeri, neraca pembayaran secara keseluruhan menjadi surplus, yang berarti devisa yang masuk lebih besar daripada devisa yang keluar.

Komponen Neraca Pembayaran

Pada dasarnya neraca pembayaran mempunyai dua komponen, yaitu neraca transaksi berjalan dan arus modal.

1. Transaksi Berjalan

Transaksi berjalan memberikan gambaran tentang nilai transaksi yang diakibatkan oleh kegiatan perdagangan barang dan jasa. Dengan demikian data yang ditunjukkan menggambarkan nilai barang (seperti karet, minyak, hasil industri manufaktur) dan jasa (seperti pelancongan, keuntungan dari investasi di luar negeri dan biaya pengangkutan) yang diperdagangkan. Dengan demikian dalam transaksi berjalan dicatat transaksi-transaksi berikut ini.

·                     Ekspor dan impor barang.

·                     Ekspor dan impor jasa (misalnya: transaksi dalam kegiatan pengangkutan, kegiatan perjalanan luar negeri, dan pendapatan dari investasi modal). 

Perbedaan antara nilai ekspor dan nilai impor barang-barang disebut neraca perdagangan. Suatu negara dikatakan mempunyai surplus jika dalam neraca perdagangan nilai ekspor melebihi nilai impor.

2. Arus Modal

Transaksi modal menggambarkan aliran keluar masuk modal di antara Indonesia dengan negara-negara lain. Dalam arus modal, dicatat dua golongan transaksi, yaitu:

·                     Aliran modal pemerintah. Aliran ini dapat berupa pinjaman dan bantuan dari negara-negara asing yang diberikan kepada pemerintah.

·                     Aliran modal swasta. Aliran modal swasta, terdiri atas investasi langsung, investasi portofolio, dan amortisasi. Investasi langsung adalah investasi untuk mengembangkan perusahaan-perusahaan. Investasi portofolio adalah investasi dalam bentuk membeli saham-saham di negara lain. Amortisasi adalah pembelian kembali saham-saham atau kekayaan lain yang pada masa lalu telah dijual kepada penduduk negara lain.

 Utang Luar Negeri

Utang luar negeri atau pinjaman luar negeri, adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut. Penerima utang luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan, atau perorangan. Bentuk utang dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain, atau lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. 

Tujuan utama suatu Negara meminjam atau meminjamkan utang luar negeri adalah untuk meningkatkan penghasilan pada periode yang akan datang. Tipe standar “fungsi investasi” dari keynessian  ditunjukan pada gambar kurva marginal efficiency of investment (MEI) adalah fungsi menurun tingkat bunga.

Seandainya tabungan in elastis terhadap tingkat bunga dan merupakan model standar yang pasti, gerakannya vertical seperti yang ditunjukan dalam gambar kurva. Hal itu berarti bahwa tingkat bunga konsisten dengan equilibrium makro ekonomi, seperti dalam ekonomi tertutup yang akan menjadi I1

Apabila pemerintah menggunakan kebijaksanaan moneter untuk menekan tingkat bunga ke bawah r0  dan mendorong investasi hingga naik, hal itu didapat berhasil hanya dengan melangsungkan ekspansi moneter yang menciptakan inflasi dan meningkatkan tabungan.

Kebijakan tersebut dapat menghangatkan perdebatan, yang berarti kita harus memperdebatkan persoalan itu. Oleh karna itu, kita harus kembali dengan mengasumsikan bahwa pemerintah memilih kebijaksanaan moneternya untuk menaikan equilibrium pada tingkat r0 dan tingkat I0 . sekarang pemerintah menentukan untuk meminjam dalam jumlah yang tidak terbatas dari pasar modal internasional pada tingkat bunga r*. hal itu diasumsikan bahwa kreditor tidak meragukan hutang debitor, sehingga akan menguntungkan untuk meminjam ( I1-I0) dan memperluas investasi pada titik I1, MEI sama dengan tingkat bunga international . hal tersebut akan meningkatkan penghasilan yang akan datang dengan jumlah yang sama dengan area bayangan ( dalam gambar)

Referensi  :

http://www.zonasiswa.com/2015/01/neraca-pembayaran-pengertian-komponen.html

https://id.wikipedia.org/wiki/Neraca_pembayaran

https://id.wikipedia.org/wiki/Utang_luar_negeri

Nama buku      : Perdagangan Internasional Pendekatan Ekonomi Mikro dan Makro

Karangan         : Drs. Hendra Halwani

Tahun              : 1993

KEMISKINAN dan KESENJANGAN

KEMISKINAN

1. Pengertian kemiskinan
   Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan, dll.
2. Ciri-ciri kemiskinan

• Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (papan, sandang, pangan).
• Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya seperti
  a. Kesehatan
  b. Pendidikan
  c. Sanitasi
  d. Air bersih
  e. Transportasi
• Ketiadaan jaminan masa depan (karna tiada investasi untuk pendidikan dan keluarga)
• Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun masal.
• Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan sumber alam.
• Ketidakterlibatan dalam kegiatan social masyarakat.
• Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharia yang berkesinambungan.
• Ketidakmampuan untuk berusaha karna cacat fisik maupun mental.
• Ketidakmampuan dan ketidak beruntungan social seperti
  a. Anak terlantar
  b. Wanita korban tindak kekerasan rumah tangga (KDRT)
  c. Janda miskin
  d. Kelompok marjinal dan terpencil

3. Faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan

1.      Pengangguran

Semakin banyak pengangguran, semakin banyak pula orang-orang miskin yang ada di sekitar. Karena pengangguran atau orang yang menganggur tidak bisa mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal kebutuhan setiap manusia itu semakin hari semakin bertambah. Selain itu pengangguran juga menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat, yaitu pengangguran dapat menjadikan orang biasa menjadi pencuri, perampok, dan pengemis yang akan meresahkan masyarakat sekitar.

2.      Tingkat pendidikan yang rendah

Tidak adanya keterampilan, ilmu pengetahuan, dan wawasan yang lebih,  masyarakat tidak akan mampu memperbaiki hidupnya menjadi lebih baik. Karena dengan pendidikan masyarakat bisa mengerti dan memahami bagaimana cara untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia.

Dengan belajar, orang yang semula tidak bisa menjadi bisa, salah menjadi benar, dsb. Maka dengan tingkat pendidikan yang rendah masyarakat akan dekat dengan kemiskinan.

3.      Bencana Alam

Banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan tsunami menyebabkan gagalnya panen para petani, sehingga tidak ada bahan makanan untuk dikonsumsi dan dijual kepada penadah atau koperasi. Kesulitan bahan makanan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak dapat terpenuhi.

4. Cara Mengatasi Kemiskinan

1.      Pemerintah harus menyediakan lebih banyak lagi lapangan pekerjaan, agar dapat membantu masyarakat dalam memecahkan masalah kehidupan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anggota keluarganya.

2.      Jangan menjadi pemalas! Selain pemerintah, masyarakat juga harus ikut andil dalam mensejahterakan kehidupan. Apabila masih belum ada lowongan pekerjaan, masyarakat bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, lebih bagus jika lapangan pekerjaan buatan sendiri itu bisa menampung orang lain untuk menjadi karyawan kita.

3.      Bantuan pendidikan dan kursus gratis dari pemerintah kepada masyarakat kurang mampu agar dapat melanjutkan sekolahnya tanpa bingung soal biaya. Kursus menjahit, memasak untuk ibu-ibu atau bapak-bapak, serta menyediakan fasilitasnya, seperti mesin jahit dan peralatan memasak agar setelah selesai kursus, para bapak dan ibu tersebut bisa langsung mempraktikkan keahliannya di lingkungan dimana mereka tinggal.

5. Dampak dari Kemiskinan

Peranan pemerintah sangat berpengaruh. Bagaimana pemerintah memberikan keputusan bagi negaranya sendiri, akan terbebas dari kemiskinan atau semakin terpuruk oleh kemiskinan. Dampak yang dirasakan dari kemiskinan juga bermacam-macam diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Pengangguran, kurangnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat menimbulkan pengangguran dan timbulnya pengangguran.

2. Kriminalitas, tidak adanya lapngan pekerjaan yang layak, sehingga tidak bisa mencari uang untuk makan, memenuhi kebutuhan dengan layak akhirnya jalan buntu yang didapat adalah kriminalitas untuk memenuhi kebutuhannya tersebut.

3. Putus sekolah, walaupun sudah ada BOS yaitu Bantuan Operasional Sekolah selama 12 tahun, namun menurut saya bantuan tersebut belum merata. Banyak pula anak-anak yang harus putus sekolah karena biaya yang mahal untuk sekolah. Untuk membeli perlengkapan sekolah pun juga mahal. Walaupun seperti itu, faktor lain pun bisa terjadi karena anak lebih baik bekerja menghasilkan uang daripada sekolah.

4. Kesehatan sulit didapatkan, biaya pengobatan yang mahal tidak dapat dijangkau oleh masyarakat miskin . Akhirnya kesehatan semakin terpuruk, kekurangan gizi dimana-mana.

5. Buruknya generasi penerus, putusnya sekolah, kurangnya ilmu pengetahuan yang di dapat membuat buruknya generasi penerus bangsa ini. Hal tersebut disebabkan juga terhadap pola pikir dan lingkungan mereka.

Kemiskinan di Indonesia rasanya sudah tak tertahankan lagi. Sekarang yang kaya makin kaya dan yang miskin semakin miskin. Upaya pemerintah sangat dibutuhkan dalam memberantasi kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan juga dapat menghambat proses pembangunan sebuah negara. Pemerintah tidak bisa tinggal diam dengan kemiskinan di Indonesia ini. Beberapa program pemerintah telah dilakukan, namun masih belum efisien.

6. Pemerintah juga perlu membuat kebijakan-kebijakan seperti :

1. Menciptakan lapangan pekerjaan, dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang baik, makan tingkat pengangguran dan kemiskinan akan turun.

2. Memberikan subsidi yang tepata sasaran dan secara merata juga akan membuat kemiskinan menurun.

3. Menghapus korupsi, korupsi di Indonesia sangat luar biasa. Indonesia menemptai urutan ke 3 dalam kasus korupsi. Pemerintah seharusnya menindak lanjuti kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia ini, karena dari uang korupsi itu adalah hak dari warga Indonesia. Bila korupsi tidak ada maka kemiskinan akan berkurang drastis.

4. Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, diperlukan untuk masyarakat yang miskin untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka.

Upaya pemerintah untuk menegakkan kebijakan-kebijakan sangat diperlukan agar Indonesia bisa terbebas dari kemiskinan, karena dilihat dari potensial yang ada Indonesia bisa menjadi negara maju karena sumber daya alam yang memenuhi dan seimbangnya dengan sumber daya manusia yang ada juga memenuhi. Dan segeralah pemerintah memberantas kasus korupsi di Indonesia, karena itu juga merupakan faktor terbesar juga penyebab negara menjadi miskin.

Kesenjangan

Kesenjangan social mengacu pada kondisi ketimpangan atau ketidak seimbangan antara kelompok-kelompok masyarakat akibat perbedaan status social dan ekonomi. Kesenjangan social ekonomi tampak nyata ketika ada kelompok masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik dasarnya, sehingga terpaksa menerapkan pola konsumsi “asal kenyang” atau menahan lapar nyaris seharian, menderita busung lapar, mengenakan pakaian using, tinggal dirumah tidak layak huni, putus sekolah dan terpaksa mengiris menahan sakit karna ketiadaan biaya yang mengakses layanan kesehatan. Sementara di sisi lain, ada kelompok masyarakat bergelimang kemewahan hingga dapat menikmati hidangan lezat di restoran bertaraf internasioanl, membalut diri dengan pakaian bermerk terkenal, tinggal dirumah atau apartemen mewah, dan menikmati layanan kesehatan juga pendidikan terbaik bahkan hingga kme mancannegara.

Kesenjangan social menjadi masalah karena kondisi tersebut akan menimbulkan jurang pemisah dalam masyarakat. Para sosiolog dan psikolog sosial menyebut jurang pemisah itu sebagai jarak social (social distance). Dalam hal ini, suatu kelompok membatasi pergaulan dan menjaga jarak dengan kelompok lain yang berbeda dari kelompoknya Karena merasa berbeda, tidak sederajat, atau tidak setaraf. Akibatnya potensi perpecahan pun mengancam keutuhan masyarakat.

Kesenjangan ekonomi selalu menjadi salah satu isu utama dari system social. Dari masa yang sangat awal, para filsuf telah memperdebatkan etika koeksistensi kekayaan besar dan miskin, semetara analis politik telah menekankan hubungan antara kemakmuran ekonomi dan pengaruh politik. Sebagian besar berasal dari perbedaan wewenang atas sumber daya ekonomi. Kesenjangan social dan stratifikasinsi social memang saling terkait. Stratifikasi melambangkan pola-pola kesenjangan dan pola-pola kesenjangan menghasilkan stratifikasi social.

Kesenjangan social mengacu pad acara pengkatagorian orang berdasarkan karakteristik, seperti usia, jenis kelamin, kelas dan etnisitas berkaitan dengan akses ke bebagai layanan dan produk social, seperti pasar tenaga kerja, sumber pendapatan, pasar perumahan, Pendidikan dan system kesehatan dan bentuk-bentuk perwakilan dan partisipasi politik. Bentuk-bentuk kesenjangan social dibentuk oleh berbagai factor stuktural, seperti lokasi geografis atau status kewarganegaraan dan oleh wacana dan identitas budaya.

Faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan ekonomi antara lain sebagai berikut.

• Menurunnya pendapatan perkapita sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang relative tinggi tanpa diimbangi peningkatan produktivitas.
• Ketidakmerataan pembangunan antardaerah sebagai akibat kebijakan politik dan kekurangsiapan SDM.
• Rendahnya mobilitas social sebagai akibat sikap mental tradisional yang kurang menyukai persaingan dan keworausahaan.

Kunci utama bagi upaya mengatasi kesenjangan social ekonomi adalah memberi akses kepada setiap anggota masyarakat untuk menikmati dan memanfaatkan berbagai fasilitas social serta memberi kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomiannya.

Setiap perilaku individu atau kelompok masyarakat yang sesuai dengan upaya itu adalah sebagai berikut.

• Hidup sederhana sesuai dengan kebutuhan.
• Peduli dengan nasib warga masyarakat yang kurang mapu dengan menciptakan pekerjaan bagi mereka,
• Meningkatkan Pendidikan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah yang kita hadapi.
• Menghargai kreativitas dan hasil karya orang lain, sehingga timbul kerjasama yang saling menguntungkan.

Upaya pemerintah dalam mengatasi masalah social yang timbul dari kesenjangan Social ekonomi antara lain melakukan kebijakan berikut.

• Pemberian subsidi terhadap pemenuhan kebutuhan yang esensial bagi masyarakat yang kurang mampu, seperti subsidi bahan bakar gas atau elpiji tiga kilogram, pambagian kartu jaminan kesehatan nasional.
• Menggalangkan program UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).
• Pelatih kewirausahaan untuk menimbulkan jiwa entrepreneurship dikalangan masyarakat.

                  Analisa :

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks . Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan , mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu. Kemiskinan harus menjadi sebuah tujuan utama dari penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh negara Indonesia, karna aspek dasar yang dapat dijadikan acuan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah teratasinya masalah kemiskinan. Pemerintah indonesia harus terus memberdayakan dan membina masyarakat miskin untuk dapat mengelola sumber-sumber Ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan timbulnya masalah kemiskinan, diantaranya, SDM yang rendah, SDA yang tidak dikelolah dengan baik dan benar, pendidikan yang rendah, tidak memiliki pengetahuan untuk mengembangkan sektor-sektor perekonomian baik itu dibidang pertanian maupun dibidang perindustrian, dan masih banyak lagi faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya permasalahan kemiskinan sebagaimana yang penulis jelaskan diatas. 

Daftar Pustaka :

https://sarulmardianto.wordpress.com/kemiskinan-di-indonesia/

https://dianastara19.wordpress.com/2015/05/03/artikel-kemiskinan-di-indonesia/

https://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan

Buku penerbit Erlangga dan Bumi Aksara

Sejarah Ekonomi Indonesia

Sejarah Ekonomi Indonesia 

Di bangun dari cerita sejarah ekonomi yang panjang, dari mulai masa pemerintahan orde lama di mana negara Indonesia masih baru mulai melangkah menata kehidupan dan ekonomi sampai di masa orde baru dan era reformasi. Di masa orde baru perekonomian sangat sulit karena Indonesia baru merdeka dan mencoba menata iklim ekonomi yang masih belum memiliki keteraturan yang baku. Tokoh ekonomi Indonesia kala itu yakni Bung Hatta menekankan perekonomian kepada suatu hal yang harus bisa mensejahterakan sesama.

Konsep perekonomian beliau dahulu adalah koperasi yang memiliki falsafah gotong royong dan kebersamaan. Walaupun beliau sangat menganjurkan dan menyarankan konsep ekonomi koperasi, tetapi bukan berari konsep tersebut harus dipaksakan di semua masyarakat, karena di mata beliau memaksakan konsep ekonomi untuk di pakai semua masyarakat juga bukanlah ide yang baik karena bertantangan dengan makna dan filosofi yang terdapat dalam koperasi itu sendiri yang menjunjung tinggi kekeluargaan.

• Sejarah Pra Kolonialisme

Pada era pra kolonial yaitu era dimana bangsa asing belum masuk ke Indonesia. Terutama bangsa Eropa yang bertujuan memperluas kekuasaan mereka atau untuk menjadi bangsa penjajah di Indonesia. Pada era ini adalah jamannya kejayaan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Termasuk masa berkembangnya agama Hindu dan Budha sebagai agama yang pertama kali dikenal di Indonesia. Sehingga adat budaya Hindu-Budha masih dapat kita lihat hingga kini terutama dari bangunan-banguna bersejarah pada masa itu. Diantaranya berbagai prasasati dan candi yang merupakan hasil budaya masyarakat Indonesia pada masa itu.

• Sistem Monopoli VOC

Kongsi Dagang atau Perusahaan Hindia Timur Belanda (Vereenigde Oostindische Compagnie atau VOC) yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 adalah persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. Tujuan utama VOC adalah mempertahankan monopolinya terhadap perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Dalam hubungan ini V.O.C selaku kongsi dagang besar sudah tentu akan menjalankan hak perniagaan tunggalnya (monopoli) di Indonesia yang tiada lain dimaksudkan untuk mencegah timbulnya persaingan.

Adapun langkah-langkah untuk mencoba mempertahankan hak dagang tunggal itu antaralain:

a. Harus dapat mengusir orang-orang Portugis dari perairan Indonesia

b. Harus dapat menguasai raja-raja di Indonesia.

VOC benar-benar mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia, hal ini dikarenakan sumber utama pendapatan mereka adalah dengan menjual rempah-rempah serta komoditi lainnya yang berasal dari Indonesia. VOC benar-benar menggantungkan keadaan perusahaannya kepada para petani dan hasil panen rempah-rempah di Indonesia.

•  Sistem Tanam Paksa

Cultuurstelsel yang oleh sejarawan Indonesia disebut sebagai Sistem Tanam Paksa, adalah peraturan yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan tarum(nila). Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun. Sistem tanam paksa ini jauh lebih keras dan kejam dibanding sistem monopoli VOC karena ada sasaran pemasukan penerimaan negara yang sangat dibutuhkan pemerintah.

Petani yang pada zaman VOC wajib menjual komoditi tertentu pada VOC, kini harus menanam tanaman tertentu dan sekaligus menjualnya dengan harga yang ditetapkan kepada pemerintah. Aset tanam paksa inilah yang memberikan sumbangan besar bagi modal pada zaman keemasan kolonialis liberal Hindia Belanda. Cultuurstelsel kemudian dihentikan setelah muncul berbagai kritik dengan dikeluarkannya UU Agraria 1870 dan UU Gula 1870, yang mengawali era liberalisasi ekonomi dalam sejarah penjajahan Indonesia.Sejak VOC dibubarkan tahun 1799, daerah-daerah yang menjadi kekuasaannya diambil alih oleh pemerintah kerajaan Belanda.

• Sistem Ekonomi Kapitalis Liberal

Sistem ekonomi kapitalis liberal adalah sitem ekonomi yang aset-aset produktif dan faktor-faktor produksinya sebagian besar dimiliki oleh sektor individu/swasta. Sementara tujuan utama kegiatan produksi adalah menjual untuk memperoleh laba. Sistem perekonomian/tata ekonomi kapitalis liberal merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang dan lain sebagainya. Dalam perekonomian kapitalis liberal setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar- besarnya dan bebas melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas.

Keuntungan dan Kelemahan Sistem Ekonomi Kapitalis Liberal

      Keuntungan :

1.      Menumbuhkan inisiatif dan kerasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi, karena masyarakat tidak perlu lagi menunggu perintah dari pemerintah.
2.    Setiap individu bebas memiliki untuk sumber-sumber daya produksi, yang nantinya akan mendorong partisipasi masyarakat dalam perekonomian.
3.       Timbul persaingan semangat untuk maju dari masyarakat.

Kelemahan :

1.      Terjadinya persaingan bebas yang tidak sehat.
2.      Masyarakat yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin.
3.      Banyak terjadinya monopoli masyarakat.

•      Era Pendudukan Jepang

Dampak Positif Pendudukan Jepang

1.   Diperbolehkannya bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa komunikasi nasional dan menyebabkan bahasa Indonesia mengukuhkan diri sebagai bahasa nasional.
2.      Dalam bidang ekonomi didirikannya kumyai yaitu koperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama.
3.      Diperkenalkan suatu sistem baru bagi pertanian yaitu line system (sistem pengaturan bercocok tanam secara efisien) yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan. 

Dampak Negatif Pendudukan Jepang

1.      Romusha, mobilisasi rakyat Indonesia (terutama warga Jawa) untuk kerja paksa dalam kondisi yang tidak manusiawi.
2.      Ekploitasi segala sumber daya seperti sandang, pangan, logam, dan minyak demi kepentingan perang. Akibatnya beras dan berbagai bahan pangan petani dirampas Jepang sehingga banyak rakyat yang menderita kelaparan.
3.      Krisis ekonomi yang sangat parah. Hal ini karena dicetaknnya uang pendudukan secara besar-besaran sehingga menyebabkan terjadinya inflasi.

•      Cita-Cita Ekonomi Merdeka

Perekonomian global sedang anjlok. Namun, pada saat bersamaan, perekonomian Indonesia justru tumbuh. Pada tahun 2013 mendatang, PDB Indonesia diperkirakan 1 Triliun USD. Gara-gara angka-angka tersebut, banyak orang terkesima dengan performa ekonomi Indonesia. Banyak yang mengira, dengan pertumbuhan ekonomi sepesat itu, bangsa Indonesia sudah sejahtera. Lembaga rentenir Internasional, IMF (Dana Moneter Internasional), turut terkesima dan memuja-muja pertumbuhan itu. 

Sementara mayoritas rakyat tidak punya aset dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Akhirnya, terjadilah fenomena: 1% warga negara makin makmur, sementara 99% warga negara hidup pas-pasan. Akhirnya, kita patut bertanya, apakah pembangunan ekonomi semacam itu yang menjadi cita-cita kita berbangsa? Bung Hatta pernah berkata, “dalam suatu Indonesia Merdeka yang dituju, yang alamnya kaya dan tanahnya subur, semestinya tidak ada kemiskinan. Bagi Bung Hatta, Indonesia Merdeka tak ada gunanya jika mayoritas rakyatnya tetap hidup melarat. “Kemerdekaan nasional tidak ada artinya, apabila pemerintahannya hanya duduk sebagai biduanda dari kapital asing,” kata Bung Hatta.

Karena itu, para pendiri bangsa, termasuk Bung Karno dan Bung Hatta, kemudian merumuskan apa yang disebut “Cita-Cita Perekonomian”. Ada dua garis besar cita-cita perekonomian kita. Pertama, melikuidasi sisa-sisa ekonomi kolonial dan feodalistik. Kedua, memperjuangkan terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Artinya, dengan penjelasan di atas, berarti cita-cita perekonomian kita tidak menghendaki ketimpangan. Para pendiri bangsa kita tidak menginginkan penumpukan kemakmuran di tangan segelintir orang tetapi pemelaratan mayoritas rakyat. Tegasnya, cita-cita perekonomian kita menghendaki kemakmuran seluruh rakyat.

Sejarah Perekonomian Indonesia Masa Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi
1.    Pemerintahan Orde Lama (1945 - 1966)

Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Berkuasa dari tahun 1945 sampai tahun 1966. pada saat orde lama, pemerintahan indonesia dibagi menjadi 3, sehingga kebijakan ekonomi yang diambil pun berbeda-beda. Diantaranya :

a.    Pasca Kemerdekaan 

Pada awal kemerdekaan, perekonomian indonesia sangat kacau mulai dari inflasi yang tidak terkendali ditambah kas negara yang kosong karena tidak adanya pajak dan bea masuk menjadi salah satu penyebabnya.  Latar belakang keadaan yang kacau tersebut disebabkan oleh Indonesia yang baru saja merdeka belum memiliki pemerintahan yang baik, dimana belum ada pejabat khusus yang bertugas untuk menangani perekonomian Indonesia.

b.    Masa Liberal

Permasalah ekonomi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia masih sama seperti sebelumnya. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi salah satunya yaitu Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal, karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Pada kabinet ini untuk pertama kalinya terumuskan suatu perencanaan pembangunan yang disebut Rencana Urgensi Perekonomian

C.    Masa Demokrasi Terpimpin

Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi. Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki ekonomi Indonesia

2.    Masa Orde Baru (1966 - 1998)

Struktur perekonomian Indonesia pada tahun 1950-1965 dalam keadaan kritis. Pada masa Demokrasi Terpimpin, negara bersama aparat ekonominya mendominasi seluruh kegiatan ekonomi sehingga mematikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi swasta. Sehingga, pada permulaan Orde Baru program pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. .

Hal itu menjadi penyebab kurang lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah. Secara garis besar, upaya pemulihan struktur perekonomian dan pembangunan pada masa orde baru, pemerintah menempuh cara sebagai berikut :

1)    Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi. Yang dimaksud dengan stabilisasi ekonomi berarti mengendalikan inflasi agar harga barang-barang tidak melonjak terus. Dan rehabilitasi ekonomi adalah perbaikan secara fisik sarana dan prasarana ekonomi. Hakikat dari kebijakan ini adalah pembinaan sistem ekonomi berencana yang menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi ke arah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
2)    Kerja Sama Luar Negeri
3)    Pembangunan Nasional 

3.    Masa Reformasi (1998 - Sekarang) 

a.    Presiden B.J.Habibie 

Pada  tanggal 14 dan 15 Mei 1997, nilai tukar baht Thailand terhadap dolar AS mengalami suatu goncangan hebat akibat para investor asing mengambil keputusan ‘jual’ karena mereka para investor asing tidak percaya lagi terhadap prospek perekonomian negara tersebut, paling tidak untuk jangka pendek. Pemerintan Thailand meminta bantuan IMF
Apa yang terjadi di Thailand akhirnya merebet ke Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya. Rupiah Indonesia mulai merendah sekitar pada bulan Juli 1997, dari Rp 2.500 menjadi Rp 2.950 per dolar AS.

Nilai rupiah dalam dolar mulai tertekan terus dan pada tanggal 13 Agustus 1997 rupiah mencapai rekor terendah, yakni Rp 2.682 per dolar AS sebelum akhirnya ditutup Rp 2.655 per dolar AS. Pada tahun 1998, antara bulan Januaru-Februari sempat menembus Rp 11.000 per dolar AS dan pada bulan Maret nilai rupiah mencapai Rp 10.550 untuk satu dolar AS.Yang dilakukan habibie untuk memperbaiki perekonomian indonesia yaitu merekapitulasi perbankan dan menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian dengan cara:

•    Menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter
•    Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
•    Mengatur dan mengawasi Bank

b.    Presiden Abdurahman wahid 

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi perekonomian Indonesia mulai mengarah pada perbaikan, di antaranya pertumbuhan PDB yang mulai positif, laju inflasi dan tingkat suku bunga yang rendah, sehingga kondisi moneter dalam negeri juga sudah mulai stabil. Politik dan sosial yang tidak stabil semakin parah yang membuat investor asing menjadi enggan untuk menanamkan modal di Indonesia. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan.

c.    Presiden Megawati Soekarnoputri 

Kebijakan-kebijakan yang ditempuh Megawati Soekarnoputri untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi salah satunya yaitu direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.

d.    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 

Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi Negara Indonesia atau menaikkan harga Bahan Bahan Minyak (BBM), kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin akan tetapi bantuan tersebut di berhentikan sampai pada tangan rakyat atau masyarakat yang membutuhkan, kebijakan menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di Negara Indonesia.

Akan tetapi pada pemerintahan SBY dalam perekonomian Indonesia terdapat masalah dalam kasus bank century. Kondisi perekonomian pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009. 

Analisis

Sistem perekonomian Indonesia memiliki berbagai macam bentuk sistem ekonomi yang cenderung berubah-ubah. Hal ini dapat dilihat dari sejarah perekonomian Indonesia yang bermula dengan sistem ekonomi liberal, sosialis, kemudian ekonomi pancasila dan demokrasi ekonomi (yang cenderung liberal). Adanya perubahan-perubahan tersebut dapat menunjukkan bahwa indonesia menganut sistem ekonomi campuran. Dimana dalam ekonomi campuran sektor-sektor usaha tertentu akan dinasionalisasikan dan dijalankan pemerintah dan yang lainnya akan terletak dalam lingkup usaha swasta.

Terlepas dari sejarah tersebut maka untuk saat ini berdasarkan UUD ’45 sistem ekonomi Indonesia tercermin dalam pasal 23,27,33, dan 34 yang menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia tidak mengijinkan adanya free fight liberalism, etatisme, dan monopoli. Dari perubahan sistem perekonomian tersebut maka sampai saat ini sistem ekonomi yang sesuai dengan jati diri bangsa adalah sistem ekonomi pancasila yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 berdasarkan ideologi suatu bangsa yang mencirikan suatu perekonomian yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. 

Referensi :

https://youshzeeka1010.wordpress.com/2010/04/17/analisa-sistem-ekonomi-indonesia/

https://id.linkedin.com/pulse/sejarah-perekonomian-indonesia-ahmad-noormuhammad

http://obrolanekonomi.blogspot.co.id/2013/02/inilah-sejarah-ekonomi-di-indonesia.html

http://utamiwijayanti12.blogspot.com/2015/06/sejarah-ekonomi-indonesia.html